IVOOX.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi Banten resmi meluncurkan Transjabodetabek rute S61 Alam Sutera-Blok M. Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengingatkan bahwa peluncuran layanan seperti ini perlu dibarengi dengan perencanaan menyeluruh. MTI menegaskan pentingnya menyusun masterplan Jabodetabek yang tidak hanya teknis, tetapi juga menjadi panduan bersama dalam pengelolaan dan pembiayaan transportasi lintas daerah.

“Pengembangan Transjabodetabek kami sambut baik, tapi kami kembali ingatkan pentingnya masterplan yang terintegrasi dan sistematis. Tanpa perencanaan induk yang jelas, layanan lintas wilayah berpotensi tidak terukur dan gagal mencapai tujuan utamanya, yaitu menarik komuter agar beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum yang andal,” ujar Djoko Setijowarno, akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat kepada ivoox.id Kamis (24/4/2024).

Senada dengan Djoko, Ketua Umum MTI Tory Damantoro menyatakan bahwa masterplan bukan sekadar dokumen teknis, melainkan fondasi penting bagi kerja sama antarwilayah dalam penyelenggaraan layanan transportasi publik.

“Masterplan Jabodetabek adalah dasar kolaborasi, baik dalam penyelenggaraan layanan maupun pembiayaan. Semua warga Jabodetabek menikmatinya, maka seluruh wilayah juga harus terlibat dalam pengelolaannya,” kata Tory.

Sementara itu, Ketua MTI Jakarta Yusa Cahya Permana menambahkan bahwa keterlibatan wilayah penyangga Jakarta-Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi harus dirancang sejak dini, agar beban tidak terus-menerus ditanggung DKI Jakarta.

“DKI Jakarta memang sebaiknya menanggung biaya di awal, tapi dengan adanya masterplan, kita bisa menentukan kapan beban subsidi mulai dibagi. Misalnya saat farebox recovery ratio sudah menyentuh 70 persen, saat itulah kontribusi dari Bodetabek bisa mulai dilakukan,” ujar Yusa.

MTI juga mendorong agar Terminal Blok M direvitalisasi menjadi pusat transit atau transit-oriented development (TOD) utama, karena terminal tersebut telah terintegrasi dengan MRT dan bisa menjadi titik simpul bagi berbagai rute Jabodetabek.

Melalui peluncuran rute baru ini, MTI berharap semua pihak baik pemerintah pusat maupun daerah di kawasan Jabodetabek agar bisa segera duduk bersama dan menyusun cetak biru transportasi lintas wilayah yang menyeluruh, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.

“Pengembangan sistem angkutan umum harus berkelanjutan, tidak parsial, dan berpihak pada masyarakat. Hanya dengan cara itu transportasi publik di Jabodetabek bisa benar-benar menjadi solusi,” kata Djoko.

Rute Alam Sutera-Blok M Pertama Dipilih Karena Paling Padat

Terpisah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi Banten resmi meluncurkan Transjabodetabek rute S61 Alam Sutera-Blok M.

"Tadi saya diskusi dengan Bapak Gubernur Banten, waktu yang ditempuh dari Alam Sutera ke Blok M ini dalam waktu yang padat. Kan pagi hari ini adalah memang sengaja dicoba ketika lalu lintasnya padat, itu 95 menit," kata Pramono saat dijumpai di Halte Transjakarta Blok M, Kamis (24/4/2025).

Untuk panjang rute, dari Alam Sutera-Blok M sepanjang 59,7 kilometer (km) dan melewati 26 halte. Pramono optimis trayek atau rute Alam Sutera-Blok M akan banyak diminati masyarakat.

“Untuk Alam Sutera-Blok M ini yang pertama (diluncurkan) karena memang kepadatannya cukup tinggi. Maka nanti dalam kesehariannya, setiap hari akan ada 24 bus yang melayani," katanya.

Sedangkan trayeknya kurang lebih 60 kali setiap hari sehingga intervalnya sekitar 20 menit.

Pramono menyebutkan, masyarakat hanya dikenakan tarif Rp3.500 dan sudah terintegrasi. Meski perjalanan panjang dari Alam Sutera-Blok M masyarakat dikenakan tarif Rp3.500 per orang per sekali perjalanan.

Pramono mengaku berencana menggratiskan tarif Transjabodetabek setelah seluruh rute resmi diluncurkan.

"Bahkan, tadi saya sudah diskusi dengan Bapak Gubernur Banten (Andra Soni) termasuk nanti dengan Gubernur Jawa Barat (Dedi Mulyadi), bahwa untuk Transjabodetabek ini akan kami gratiskan dalam jangka menengah-panjang," katanya.

Pramono menjelaskan, untuk segera merealisasikan layanan gratis ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta masih menyiapkan sistem subsidi.

Setelah enam trayek baru Transjabodetabek dibuka dan berjalan optimal, kebijakan pembebasan tarif akan diberlakukan secara bertahap.

Pramono tak menyebutkan detail target kebijakan ini diberlakukan. Namun Pramono mengaku sudah meminta ke Dinas Perhubungan maupun BUMD terkait untuk bisa menyelesaikan seluruh rute Transjabodetabek tahun ini.

"Maka teman-teman yang ada di Bekasi, di Tangerang Selatan, Tangerang, Depok, Bogor, bahkan mungkin sampai Cianjur kalau akan datang ke Jakarta selama dalam masa golongan ini dibebaskan, maka dia akan dibebaskan," kata Pramono.

Terkait integrasi tarif, Pramono memastikan bahwa penumpang yang sudah menggunakan Transjabodetabek tidak perlu membayar lagi jika melanjutkan perjalanan dengan Transjakarta.

Pramono menyampaikan bahwa saat ini sekitar 70 ribu penumpang telah menikmati layanan transportasi gratis di Jakarta setiap harinya.

Jumlah ini diperkirakan akan meningkat setelah layanan Transjabodetabek diluncurkan. Hari ini, rute Transjabodetabek yang pertama, yakni S61 Alam Sutera-Blok M telah resmi diluncurkan.

Tak hanya S61, Pemprov Jakarta juga akan membuka lima trayek Transjabodetabek lainnya. Pramono bahkan telah menginstruksikan Dinas Perhubungan dan Dirut Transjakarta untuk mempersiapkan ekspansi besar-besaran layanan ini, termasuk menjangkau daerah-daerah yang selama ini belum terhubung.

Lima rute itu yang sedang disiapkan, yaitu PIK 2-Pluit, PIK 2-Jembatan Baru, Kota Wisata-Cawang via Jatiasih, Binong-Grogol dan Jatijajar-Kampung Rambutan.

Gubernur Banten Andra Soni mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas kerja sama transportasi umum melalui Transjabodetabek.

Dia mengatakan, meski terkendala macet di tol, namun ke depannya, hal ini akan sama-sama berusaha diatasi oleh Pemerintah Provinsi Banten maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Ini penting karena bagaimana kita bisa mengalihkan masyarakat untuk menggunakan kenderaan umum," kata Andra Soni dikutip dari Antara.